Airlangga Diduga Mundur Karena Ada Tekanan Politik dari Kekuasaan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto diduga mengundurkan diri dari jabatannya karena ada tekanan politik yang begitu kuat dari kekuasaan.

Pasalnya, Airlangga mengeluarkan pernyataan pengunduran diri tiba-tiba saja menjelang pelaksanaan Munas Partai Golkar, Desember mendatang.

Alasan yang disampaikannya terkait pengunduran diri juga terkesan umum dengan menyebut fokus mengawal masa transisi peralihan kekuasaan dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru.

• Airlangga Hartarto Mengundurkan Diri, Golkar Masih Dukung Dedi Mulyadi?

Diketahui, Airlangga selama ini mengemban dua jabatan penting tetapi tidak pernah menjadi masalah. Yakni, sebagai ketua umum partai dan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi, sepertinya ini ya mengarah kepada siapa lagi, yang sedang berkuasa saat ini. Terkesan ingin mendongkel Airlangga, menempatkan orang-orangnya menjadi katakanlah ketua umum maupun pengurus-pengurus yang lain,” ujar pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin dalam keterangannya, Senin (12/8).

Tekanan politik seperti apa yang bisa membuat seorang Airlangga sampai harus mengundurkan diri? Ujang menyebut hal yang paling memungkinkan mengaitkannya dengan perkara hukum.

• Istana Bantah Pengunduran Diri Airlangga Ada Hubungannya dengan Jokowi

"Tekanannya mungkin akan diangkat kasus hukumnya dan lain sebagainya. Skemanya tadi, mendongkel Airlangga agar nanti ketum, pelaksana tugas (plt) digantikan oleh orang yang manut kepada kekuasaan saat ini,” ucap Ujang.

Lebih lanjut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) menilai Golkar merupakan partai besar. Pada Pemilu 2024 lalu perolehan suara Golkar terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan.