Turunkan Angka Kemiskinan-Pengangguran di 2025, Pemprov Jateng Punya Strategi

jpnn.com, SEMARANG - Pemprov Jawa Tengah (Jateng) mempunyai sejumlah strategi dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di tahun 2025.

Strategi tersebut telah tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (TA) 2025.

Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan strategi itu di antaranya melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) perdesaan, stimulan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), listrik murah, pemberian kontribusi jaminan pembiayaan kesehatan, bantuan hewan ternak, dan alat pertanian.

• DPR Apresiasi Kinerja PPDB dan Merdeka Belajar di Jateng

"Selain itu terdapat bantuan stimulan modal usaha dan pelatihan kerja untuk peningkatan sumber manusia (SDM)," kata Nana seusai memberi tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah, Senin (26/8).

Dalam Nota Keuangan RAPBD TA 2025, pembangunan SPAM diupayakan melalui alokasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang. Programnya dalam bentuk pengembangan SPAM regional, pembangunan prasarana sarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

Tak hanya itu, strategi dalam menurunkan angka kemiskinan juga dilakukan dengan stimulan perbaikan RTLH dibebankan pada anggaran Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memiliki alokasi sebesar Rp52,53 miliar.

• 7 Juta Liter Air Bersih Disalurkan ke Ratusan Ribu Warga Terdampak Kekeringan di Jateng

"Program ini mengedepankan kolaborasi dan sinergi melalui berbagai sumber pembiayaan dengan melibatkan stakeholder terkait. Misalnya CSR perusahaan dan bantuan Baznas," katanya.

Sementara untuk menekan angka pengangguran, Pemprov Jateng akan fokus pada program vokasi, pamagangan, dan job fair secara offline, penyediaan mobil training unit, harmonisasi hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan.