ketupat santan

2024-10-06 16:58:21  Source:ketupat santan   

ketupat santan,buku togel bergambar 2d,ketupat santan

JPNN.com » Nasional » Humaniora » APKASI Ungkap Kendala Honorer jadi PPPK 2024, Blak-blakan di Senayan

APKASI Ungkap Kendala Honorer jadi PPPK 2024, Blak-blakan di Senayan

Jumat, 13 September 2024 – 07:44 WIB APKASI Ungkap Kendala Honorer jadi PPPK 2024, Blak-blakan di SenayanFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comJutaan honorer berpeluang besar diangkat jadi PPPK 2024, sebagian PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Salah satu kendala upaya pengangkatan jutaan honorer jadi PPPK, sebagian berstatus paruh waktu, ialah ketentuan Pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Pasal (1) UU HKPD menyatakan, “Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.”

Komisi II DPR RI sudah mengusulkan revisi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dengan menghapus ketentuan Pasal 146 yang membatasi belanja pegawai di APBD maksimal 30 persen.

Baca Juga:
  • Sebegini Jumlah PPPK yang Berani Mendaftar Seleksi CPNS 2024, Wouw

Tujuannya agar pemda tidak tersandera ketentuan 30 persen tersebut, sehingga seluruh honorer bisa diangkat menjadi PPPK 2024.

Usulan wakil rakyat di Senayan tersebut tertuang dalam poin ke-5 kesimpulan raker Komisi II DPR RI dengan MenPANRB Azwar Anas dan Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto pada 28 Agustus 2024.

Perkembangan terbaru, Bupati Trenggalek, Jawa Timur Mochamad Nur Arifin, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), juga menyuarakan masalah tersebut saat mengikuti forum rapat disimenasi Badan Urusan Legislasi Daerah DPD-RI di ruang GBHN Gedung Nusantara V Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).

Baca Juga:
  • PP Manajemen ASN Terbit Setelah Ada 3 KepmenPANRB PPPK 2024, Terus Piye?

Pada kesempatan tersebut, Nur Arifin menyampaikan sejumlah aspirasi mayoritas kepala daerah yang tergabung dalam APKASI.

Sebagai Waketum APKASI, bupati yang akrab dipanggil Mas Ipin itu menyampaikan keluh-kesah dari para kepala daerah atas diterapkannya UU HKPD.

Read more