live draw sdy toto

2024-10-06 17:48:24  Source:live draw sdy toto   

live draw sdy toto,bandar303 login,live draw sdy toto

JPNN.com » Politik » KPU » Kenapa Jabatan Ketua KPU Belum Definitif? Afif Sebut Soal Pilihan

Kenapa Jabatan Ketua KPU Belum Definitif? Afif Sebut Soal Pilihan

Jumat, 12 Juli 2024 – 22:45 WIB Kenapa Jabatan Ketua KPU Belum Definitif? Afif Sebut Soal PilihanFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comPelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (12/7/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

jpnn.com - JAKARTA - Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kini belum definitif dan masih dipimpin pelaksana tugas.

Padahal, Presiden Joko Widodo juga sudah mengeluarkan surat Keputusan Presiden menyusul keputusan DKPP memecat Hasyim Asy'ari.

Menanggapi hal tersebut Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengakui pihaknya belum membahas secara komprehensif.

Baca Juga:
  • Banjir Bandang di Gorontalo Tak Hambat PSU Pemilu 2024

"Kami sendiri sebenarnya belum membahas secara komprehensif juga apakah akan segera kami definitifkan pembahasan kembali ketua definitif atau menunggu nanti. Jadi ini soal pilihan," ujar Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (12/7).

Adapun sejak pemberhentian Hasyim pada Rabu (3/7), posisi Ketua KPU RI masih dijabat Mochamad Afifuddin selaku pelaksana tugas (Plt)

Presiden RI Joko Widodo sendiri telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 73P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum RI.

Baca Juga:
  • Simak, Info Penting dari KPU Untuk ASN yang Ingin Maju Pilkada Jateng

Menurut Afifuddin, enam anggota KPU yang tersisa sebenarnya sudah mencukupi kuorum untuk dapat melakukan rapat pleno penentuan ketua KPU RI secara definitif dalam waktu dekat.

Kendati demikian, mereka saat ini masih tersebar di sejumlah wilayah untuk memantau persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Read more