Menko Airlangga Ungkap Kebijakan Anti-Deforestasi Ditolak Kelompok Bipartisan AS

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan anti-deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation-Free Regulation(EUDR) mendapat penolakan dari kelompok bipartisan di Amerika Serikat.

Dilansir melalui mypalmoilpolicy.com, kelompok bipartisan baik dari Partai Republik dan Demokrat juga telah menyoroti kebijakan EUDR yang dianggap tidak adil bagi para petani yang akan memasuki
pasar Eropa.

“Amerika bipartisan menentang EUDR, jadi EUDR yang diinisiasi oleh Indonesia di kunjungan bersama antara Menko Perekonomian dan PM Malaysia, itu terus mendapatkan dukungan darilike-minded countries, beberapa waktu lalu baik Republikan maupun Demokrat juga mempertanyakan EUDR,” kata Menko Airlangga dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/4).

• Menko Airlangga Sebut Proses jadi Anggota OECD Bisa Selesai dalam Waktu Dekat

Penundaan implementasi atau perubahan regulasi EUDR juga dinilai menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk saat ini.

Pernyataan keberatan terhadap kebijakan EUDR juga sejalan dengan pandangan Menteri Pertanian Uni Eropa.

Selain itu, sebanyak 20 dari 27 menteri juga menyerukan untuk dilakukan penundaan EUDR pada Pertemuan Dewan Agriculture Fisheries Council Configuration (AGRIFISH) yang telah diselenggarakan dalam waktu dekat lalu.

• Menko Airlangga Optimistis Pendapatan Per Kapita Bisa Tembus USD 30.300

"Jadilike-minded countriesterinspirasi apa yang dilakukan Indonesia dan Malaysia,” imbuh Menko Airlangga.

Selain itu, kebijakan EUDR yang juga telah mendapat sorotan dari New York TimesdanFinancial Timestersebut juga dinilai akan memberikan dampak berupa potensi masalah pada rantai pasokan yang berkelanjutan, harga, dan pilihan konsumen, hingga dampak bagi petani dan negara pengekspor.