Setoran Daerah PTFI Rp 3,35 Triliun Bisa Perkuat Infrastruktur Dasar Papua Tengah

jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Cenderawasih (UNCEN) Dr. Oscar Oswald O Wambrauw, S.E., M.Sc.agr menilai setoran ke daerah atas keuntungan bersih PT Freeport Indonesia (PTFI) 2023 sekitar Rp 3,35 triliun di wilayah operasional perusahaan itu bisa memperkuat infrastruktur dasar daerah.

“Dana kontribusi PTFI ke daerah sangat besar dan harus dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Oscar dikutip, Kamis (18/4).

Saat ini, kata Oscar, kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Tengah belum mempunyai fasilitas pelayanan dasar yang memadai, misalnya fasilitas kesehatan dan infrastruktur transportasi seperti bandara.

• Rayakan HUT ke-57, PTFI Gelar Operasi Katarak Gratis di Mimika

Akibatnya, masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Karenanya, pembangunan rumah sakit dan dan lapangan terbang sangat penting. Selain membuka akses keterisolasian juga untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Papua Tengah dan Mimika.

Diketahui PTFI telah menyetorkan bagian daerah atas keuntungan bersih 2023 sekitar Rp3,35 triliun. Kabupaten penghasil yaitu Kabupaten Mimika menerima sekitar Rp 1,4 triliun dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendapatkan sekitar Rp 839 miliar. Sedangkan kabupaten lain di Papua Tengah yang terdiri dari Kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Nabire, Puncak, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya masing-masing mendapatkan sekitar Rp 160 miliar.

Menurut Oscar, pemanfaatan dana kontribusi PTFI ini tidak boleh digunakan secara serampangan tanpa arah yang jelas. Sebaliknya, kata dia, pemanfaatannya harus fokus dan sejalan dengan agenda pembangunan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Mimika.

• Akhir Ramadan 2024, PTFI Gelar Buka Bersama dengan 1.000 Anak Yatim dan Duafa

Selain kebutuhan dasar, Oscar menyarankan pemerintah daerah harus memprioritaskannya, termasuk pembangunan sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua.

“Yang penting, dua agenda pembangunan tersebut sudah selaras dengan program pemerintah daerah dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat,” katanya.